Sour Sally Usul Pelaksanaan PSBB

 Pendiri Sour Sally Grup, Donny Pramono minta Pemerintah DKI Jakarta cari pilihan lain untuk mendesak penebaran virus Covid-19. Faktanya, kebijaksanaan Limitasi Sosial Bertaraf Besar (PSBB) yang digerakkan sekarang ini benar-benar tidak ramah untuk bagian ekonomi.

Dony merekomendasikan pemerintah untuk cari pilihan yang lain dapat melandaikan kurva penebaran virus corona di Jakarta. Implikasi kebijaksanaan PSBB kenyataannya kurang ramah buat dunia usaha.

“Kita perlu eksplorasi langkah lain untuk mendesak angka kurva penebaran virus tapi ekonomi dapat berjalan,” katanya.

Semasa 7 bulan akhir-akhir ini, pebisnis telah ikhlas tutup kegiatan usaha. Tetapi sampai sekarang belumlah ada pembaruan yang bermakna.

Kebalikannya masalah terverifikasi semakin tinggi. Lantas pebisnis kembali lagi tutup lagi sebab ada kenaikan masalah yang disertai dengan penerapan kembali lagi kebijaksanaan PSBB.

Donny memandang kebijaksanaan PSBB ini perlu ditelaah lagi serta dikaji dalam realisasinya di titik spesifik. Ia merekomendasikan penerapan PSBB diresmikan berdasar detil risiko penebaran.

Jika satu daerah efek tinggi, karena itu implikasi PSBB perlu diperketat. Kebalikannya, bila satu daerah berefek rendah kebijakn PSBB dapat dilonggarkan.

“Jika risiko tinggi bisa PSBB, jika efek bertambah rendah dapat dilonggarkan supaya ekonomi masih dapat berputar-putar,” katanya akhiri.

Kebijaksanaan Limitasi Sosial Bertaraf Besar (PSBB) dipandang tidak masih sebab tidak memberi dampak kapok.

Tingginya masalah terverifikasi positif di DKI Jakarta semata-mata sebab warga masih tidak cukup disiplin. Di lain sisi, pemerintah di rasa belum memberi dampak kapok ke warga yang menyalahi prosedur kesehatan.

Bila warga tetap tidak jalankan prosedur kesehatan, Christopher menyebutkan Jakarta tetap akan mengaplikasikan kebijaksanaan PSBB sampai setahun kedepan. Mengakibatkan perekonomian bergerak lambat serta semakin jadi parah situasi.

“Kita tidak terkena efek mati sebab Covid tetapi ekonomi kita mati,” katanya.

Karena itu ia menyarankan ke pemerintah untuk bikin sangsi tegas ke warga. Anjuran ini diperuntukkan ke semua wilayah. Ia ingin, janganlah sampai penegakan disiplin cuman dilaksanakan oleh satu daerah, sesaat daerah lain mengabaikannya.